Iklan

terkini

Sejarah Sistem Kepemilikan Tanah

Profaupedia
21 Maret 2022, 10.01 WIB Last Updated 2022-03-21T02:35:44Z

Ilustrasi sejarah sistem kepemilikan dan pengusaan tanah. Source: ptpn10.co.id


Sistem kepemilikan dan penguasaan tanah dari masing-masing waktu dan tempat, secara fundamental memiliki ciri serta kekhasan tersendiri berdasarkan kesepakatan sosial atau bentukan masyarakat. Selain itu, determinasi lingkungan, budaya, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tertentu juga merupakan faktor penentu lahirnya konsep kepemilikan tanah.


Timbulnya kecenderungan masing-masing komunitas mempertahankan nilai-nilai budaya (tradisi) tersebut termasuk sistem kepemilikan dan penguasaan tanah, pada prinsipnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Hal ini dipahami mengingat bahwa hubungan manusia dengan alam termasuk dalam salah satu dari 5 (lima) masalah pokok yang dihadapi manusia secara universal yakni persoalan mengenai sifat dasar manusia (human nature), hubungan manusia dengan alam, titik masa yang menjadi perhatian kehidupan manusia, kegiatan manusia, dan hubungan antarmanusia dengan sesamanya. 


Selain itu, eksisnya suatu tradisi dalam masyarakat sebagai salah satu wujud budaya  juga karena kepercayaan terhadap nilai-nilai luhur masa lampau dan pengaruh orientasi nilai itu terhadap kehidupan yang dijalaninya. Nilai dalam konteks ini merupakan konsepsi, eksplisit atau implisit yang khas milik seseorang  atau suatu kelompok,  tentang yang seharusnya diinginkan. Nilai tersebut lalu mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan tujuan tindakan seseorang atau kelompok.


Hal ini dapat diketahui melalui corak kehidupan manusia purba yang relatif sederhana dengan kepentingan yang sederhana pula, kepemilikan tanah lebih bersifat terbuka tanpa dukungan konstitusi (hukum positif) seperti yang berlaku sekarang. Barulah kemudian masalah tanah menjadi rumit dan kompleks seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan serta eksploitasi atas tanah tersebut. Meskipun demikian, dalam kenyataannya orientasi nilai masa lampau masih mewarnai dan mengiringi masalah agraria di era modern sekarang.


Sir Gerard Clauson membagi 3 (tiga) ciri pemilikan tanah komunal, sebagai berikut: (1) Bentuk primer, yakni kepemilikan tanah yang tidak didasarkan atas kesadaran hukum manusia. Bentuk ini terjadi saat manusia masih hidup terpisah dalam kelompok-kelompok yang masih kecil, dengan pola hidup berburu, menangkap ikan, mengumpulkan buah-buahan dan sebagainya sesuai dengan situasi dan kondisi alam sekitarnya; (2) Bentuk sekunder, yakni bangsa-bangsa telah mengenal hak individual atas tanah, tetapi yang memandang hak tersebut lebih sebagai perkecualian daripada sebagai prinsip. Maksudnya, hak yang dalam keadaan tertentu kembali ke dalam kekuasaan masyarakat selaku keseluruhan. Dalam hal ini telah ada norma-norma, hukum dan adat mengenai pewarisan yang membuktikan bahwa dalam generasi pertama tanah itu dipandang sebagai milik persona (person) atau individu. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, generasi berikutnya berpindah ke milik bersama dari keturunannya; dan (3) Bentuk tertier, yakni corak ini secara suka rela ataupun dengan paksa diciptakan oleh suatu negara dengan tujuan melaksanakan dan mengeksploitasi hak atas tanah secara bersama. Misalnya harta benda biara, lembaga-lembaga komunal di Israel, dan perusahaan-perusahaan komunal (kolchoc) di Uni Soviet. Bentuk ini dalam banyak hal disebut “communal farming” daripada “communal tenure”. 


Berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa bentuk pemilikan tanah perseorangan baru muncul tatkala manusia sudah hidup menetap, bertani, dan beternak. Dalam perkembangan selanjutnya makin meningkatnya kebutuhan bagi produksi komoditi, muncullah bentuk-bentuk penguasaan tanah (land tenure) dalam bentuk pertuanan tanah (landlordism) dan penyakapan bagi hasil (tenancy atau ground rent). Karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua bentuk  penguasaan tanah ini muncul pada masa transisi agraria dari feodalisme ke kapitalisme.


*Referensi: 

  • Ahmadin (2013). Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar. Makassar: Rayhan Intermedia
  • Marzali, Amri. 2002. "Pereseran Orientasi Nilai Kultural dan Keagamaan di Indonesia: Sebuah Esei Dalam Rangka Mengenang Almarhum Prof. Koentjaraningrat" dalam Antropologi Indonesia, S7 (XXII).
  • Parson, Talcott and Edward Shills (Ed), (1965). Toward a General Theory of Action. New York: Harper & Row.
  • Sudiyat, Imam. (1982). Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang. Jakarta: Bina Usaha.


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Sejarah Sistem Kepemilikan Tanah

Terkini

Iklan